bagaimana memperlakukan uang syubhat?

Teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan pasti nggak asing dengan yang namanya uang syubhat. Itu lho, uang ‘abu-abu’ yang nggak jelas dari mana sumbernya karena bukan berasal dari sumber yang resmi. Nah, sumber yang resmi ini seperti gaji pokok, uang makan, uang transport, uang perjalanan dinas, tunjangan kesejahteraan keluarga (TKK), dan lain-lain. Uang ini jamaknya dinamakan insentif, yang biasanya jumlahnya melebihi gaji pokok baik staf maupun pejabat eselon. Karena alasannya untuk kesejahteraan, jelas semua pegawai pemerintahan mendapatkannya, meskipun jumlahnya nggak sama karena disesuaikan dengan pangkat, jabatan dan golongan pegawai tersebut.

Tetapi uang syubhat beda dengan uang haram lho. Kalau uang haram jelas, haram untuk dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang jelas-jelas haram seperti uang hasil korupsi, uang suap (yang biasanya ditawarkan oleh pihak-pihak yang ingin memperlancar urusannya), uang hasil pencurian, dan lain-lain yang pasti sudah kita ketahui bersama. Kalau uang syubhat ini masih nggak jelas statusnya. Dibilang halal nggak, tapi juga nggak bisa digolongkan haram. Tetapi sebagai seorang Muslim, semua yang ‘abu-abu’ atau meragukan itu memang seharusnya ditinggalkan.

Saya yakin, banyak teman yang bingung bagaimana memperlakukan (atau bisa dikatakan berlepas diri dari) uang syubhat ini. Makanya, saya menulis setelah mengikuti kajian muslimah di Mushola Daarut Tauhid Sabtu (14/01) lalu. Jadi ada seorang akhwat yang bertanya tentang bagaimana memperlakukan uang ‘abu-abu.’ Kebetulan dia bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang kerap menerima uang-uang nggak jelas (senasib banget!) dan dia bingung uang itu mau diapakan. Karena dipakai sendiri jelas nggak halal, kalau disedekahkan takutnya nggak dianggep sedekah, mau ditolak juga takut kalau ada sanksi sosial. Pokoknya yang serba dilema gitu deh.

Menurut jawaban ustadzah yang mengisi kajian tersebut — insya Allah berdasarkan ijtihad para ulama’, ada empat cara memperlakukan uang syubhat, yaitu antara lain:
1. tetap menerima uang syubhat, karena dikhawatirkan jika kita menolak akan terjadi mudharat yang lebih besar (bisa aja uang yang kita tolak itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab);
2. memisahkan uang syubhat dengan uang halal yang kita terima, misal: insentif dipisahkan dari gaji legal;
3. menyalurkan uang syubhat untuk keperluan fasilitas umum, seperti: pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, tapi harap diingat: bukan untuk pembangunan masjid atau dana ZIS yang lain. Oh iya, teman-teman juga bisa menyalurkan ke Yayasan Rumah Zakat Indonesia karena di sana tersedia pos untuk fasilitas umum;
4. menggunakan uang syubhat untuk membantu para gharimin (orang yang terlilit hutang tetapi kesulitan melunasi) dengan catatan hanya untuk melunasi hutangnya, bukan untuk dikonsumsi sehari-hari, apalagi dibelikan makanan.

Alhamdulillah, kini terjawab sudah pertanyaan yang mungkin membuat kita tidak bisa tidur berhari-hari (lebay). Mungkin memang dengan begitu, jumlah yang kita terima menjadi lebih sedikit. Tapi yang sedikit ini insya Allah akan lebih berkah dan aman. Karena sesuatu yang syubhat, apalagi haram, jika masuk ke dalam tubuh pelan tapi pasti akan mengikis ketaqwaan serta membuat doa-doa kita tidak terijabah. Naudzubillahi min dzalik.

15 Comments »

  1. alhamdulillah,ga pernah dpt uang syubhat meski instansi sering dianggap miring sm orang awam😦

    smoga,phasilan kita tmasuk phasilan yg halal dan barokah..amin..

    • wah alhamdulillah, selamat ya na, kalo instansimu kan memang udah menerapkan reformasi birokrasi..
      semoga instansiku juga segera menyusul, amiin🙂

  2. uyayan said

    artikel yang sangat bermamfaat, walaupun saya bukan seorang pns..
    memberikan jawaban atas pertanyaan yang sulit untuk di jawab oleh sembarang orang..

    • alhamdulillah kalau bermanfaat, semoga apapun pekerjaan yang kita lakukan, sumber penghasilannya selalu halal dan thayyib, amin

  3. […] Shalih Dengan Uang Syubhat atau Haram? bagaimana memperlakukan uang syubhat? uang syubhat?? ke PKPU […]

  4. prisma said

    Alhamdulillah, terima kasih mba Rizki, sangat bermanfaat, pertanyaan saya selama ini akhirnya terjawab🙂

  5. izzawa said

    senasib banget sama aku….😦 makasih yaa

  6. Febri said

    Senasib jg mbak, mungkin harus banyakin istighfar mbak.he3

  7. Nana said

    klo uang subhat itu jelas pemiliknya, yaitu pemerintah, kenapa tidak dikembalikan ke pemerintah lagi, kan kita bukan angggota DPR yang mempunyai kewenangan untuk mengetok palu untuk mengesahkan anggaran (DPR mempunyai hak legal untuk penggunaan uang negara melalui mekanisme anggaran), lebih baik dikembalikan ke kas negara….ada cara nya, insyallah bisa langsung masuk ke kas negara karena kita setor melalui bank. Agak rumit memang tetapi bukankan pembelaan terhadap kebenaran itu memerlukan pengorbanan?

    • memang uang syubhat tsb adlh uang negara. kalau mau dikembalikan lagi ke negara, ke rekening yg mana mbak? bisa juga lho, digunakan untuk perbaikan fasilitas umum, itu juga kembali ke negara toh?

      • bangdol said

        Pengembalian ke kas negara bs menggunakan SSBP (surat setoran Bukan Pajak)

        Bendahara masing2 kantor/satker tau caranya, tanya aja.
        setor ny ke Bank jg, sama di loket pajak jg

      • Rizki KD said

        terima kasih idenya Pak

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: