Corruption from Education??

Tulisan ini resmi saya selesaikan pada April 2008. Ketika duduk di semester 4 itu saya sedang getol-getolnya menulis, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa saya memang berbakat menulis, ya ampuun. Dengan pedenya, saya mengirimkan artikel ini ke surat kabar kesayangan saya, Kedaulatan Rakyat. Dan sangat berharap tulisan saya ini masuk dalam salah satu rubriknya: Suara Mahasiswa. Hmm, tapi hingga kini harapan saya belum menjadi kenyataan, hihihi. Tulisan ini juga mendapat komentar – sekaligus kritik – dari salah satu teman, katanya tulisan saya ini bahasannya kurang up to date, jadi wajar aja kalau belum dimuat. Hmm, mendengar kritik tersebut, saya makin semangat menulis. Apaaa saja saya tulis, walaupun hingga kini masih ngendon di laptop saya, alias belum saya publikasikan. Yasudahlah, lets enjoy my first-sent-to-newspaper writing.

Korupsi, kata yang mulai kerap didengungkan seiring kejatuhan rezim almarhum Soeharto pada 1998 ini rupanya sedikit banyak bersumber dari bobroknya sistem pendidikan Indonesia. Mengapa demikian?!

Dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional antara lain membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Namun dalam prakteknya, dengan sistem pendidikan sekuler-materialistik yang dianut Indonesia, tujuan-tujuan mulia itu belum juga tercapai.

Paham sekular adalah suatu paham yang menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek pendidikan. Sedangkan materialisme, seperti yang telah kita ketahui, lebih mengedepankan unsur materi (kebendaan) dalam mencapai tujuannya. Memang di negara-negara maju, sistem ini terbukti ampuh melahirkan generasi yang menguasai sains-teknologi sehingga menjadi ahli sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan, dan jasa) dan akibatnya negara tersebut menjadi negara yang maju dalam bidang ekonomi, rapi dalam sistem sosial, nyaman dalam kehidupan publik, serta memiliki warga yang tinggi kesadarannya pada peraturan publik. Namun sebaliknya, dalam bidang agama, mereka sangat lemah. Dan ini tentu berdampak buruk karena akan menghasilkan orang profesional tapi bejat moral. Buktinya, narkoba dan free-sex merajalela di sana.

Ironisnya, berbagai dampak positif yang terjadi di negara-negara maju seperti yang telah disebutkan di atas tidak terjadi di Indonesia. Buktinya, dalam bidang sains dan teknologi, Indonesia masih menjadi follower, bukan leader dari 53 negara di dunia. Ini menurut survei yang dilakukan The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000. Yang lebih mengejutkan, data yang dihimpun dari Human Development Report 2005, UNDP menyebutkan bahwa angka Human Development Index (HDI) – yang mengindikasikan tingkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita suatu negara – Indonesia terus menurun peringkatnya dari tahun ke tahun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999), dan pada tahun 2005, HDI Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Jelas bahwa Indonesia masih belum mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai bidang.

Sementara itu, dampak negatif yang terjadi di negara maju pun terjadi pula di Indonesia. Ibarat peribahasa Jawa, gupak pulute ora mangan nangkane. Di Indonesia, cukup banyak orang pandai namun bermental korup. Profesional tapi bejat moral, seperti yang telah disebutkan di atas. Mengenai tindak korupsi di Indonesia sepertinya sudah tidak perlu penjelasan lagi. Berbagai media, sejak tahun 1998 hingga kini, terus mengulasnya tanpa henti. Sekali lagi, sistem pendidikan Indonesia yang bobrok sedikit banyak turut andil dalam hal ini.

Process is more important than result. Suatu hal yang tampaknya belum disadari secara penuh oleh segenap pelaku pendidikan di Indonesia, baik itu pemerintah yang mengatur kebijakan pendidikan, maupun pelajar dan mahasiswa sebagai objek pendidikan. Mereka lebih berorientasi pada hasil ketimbang proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini terlihat dari:

  • Penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) oleh pemerintah yang dijadikan patokan keberhasilan siswa dalam studinya

Unas tampaknya masih menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan siswa dalam belajarnya di sekolah-sekolah formal. Hal ini terjadi karena pemerintah menetapkan standar kelulusan angka tertentu dalam ujian tersebut, sehingga apabila tidak memenuhi standar itu, siswa dinyatakan tidak lulus dan tentunya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui, ujian ini hanya berlangsung sekitar 3 hari. Apakah pantas, jika gagal dalam ujian yang notabene hanya 3 hari, proses belajar selama 3-6 tahun juga dianggap gagal?! Sungguh ironis dan memprihatinkan jika proses belajar selama itu dianggap sia-sia hanya karena kegagalan dalam Unas. Sekali lagi itu karena pemrioritasan hasil daripada proses.

  • Kecurangan-kecurangan dalam Ujian Nasional (Unas) oleh berbagai pihak untuk memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah

Karena penetapan standar kelulusan oleh pemerintah yang selalu meningkat setiap tahunnya, banyak pihak yang berbuat curang baik untuk memenuhi standar itu maupun untuk keuntungannya sendiri. Tidak hanya siswa, pihak pembocor soal, dan para penjual soal bocoran saja yang melakukan kecurangan itu. Para guru, yang tidak ingin martabat sekolahnya turun karena banyak siswanya yang gagal Unas, juga mati-matian berusaha untuk meluluskan siswanya. Antara lain dengan bekerja sama dengan pihak tertentu untuk membocorkan soal kepada siswa-siswanya yang pintar dengan harapan siswa pintar ini akan memberitahukan jawaban soal tersebut kepada teman-temannya yang lain. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya soal saja yang bocor, kunci jawaban pun dipaksa bocor. Dan kalau cara ini gagal (soal tidak dapat dibocorkan) mentok-mentoknya guru berusaha menaikkan nilai siswa hingga mencapai paling tidak minimal standar kelulusan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan untuk Unas, karena nilai Unas adalah mutlak, sehingga mereka (para guru) hanya mengatrol nilai ujian sekolah saja. Mengenai kecurangan siswa dalam ujian, tentu sudah akrab di telinga kita, budaya menyontek dan menuliskan bahan ujian dalam sehelai kertas untuk kemudian dicontek saat ujian – atau lazim disebut ngepek – di lalangan siswa. Tidak terkeculai pada saat Unas. Apa tidak takut ketahuan pengawas? Ternyata pengawas – yang merupakan pengajar dari sekolah lain – juga telah bekerja sama dengan guru-guru setempat agar membiarkan saja siswa berperilaku demikian, karena guru-guru setempat yang juga bertugas menjadi pengawas di sekolah lain pun melakukan hal serupa. Istilahnya simbiosis mutualisme demi meloloskan anak didik dari ancaman ketidaklulusan Unas. Sungguh hal yang sangat memprihatinkan mengingat kecurangan yang dilakukan hanya demi hasil saja, bukannya proses.

 

Poin kedua dari uraian di atas merupakan segelintir saja dari kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan. Masih banyak kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan lain, baik di tingkat sekolah maupun universitas. Sebagai contoh, agar berhasil masuk sekolah atau perguruan tinggi favorit, seorang siswa – dengan uang milik orang tuanya tentunya – rela mengeluarkan jumlah yang cukup fantastis guna membayar calo yang menjamin diterimanya siswa tersebut di sekolah atau universitas favorit yang dikehendaki. Itu hanya masuk universitas saja. Masuk universitas favorit tetapi menjadi mahasiswa abadi juga bukan suatu hal yang membanggakan. Untuk itu banyak juga mahasiswa yang membeli ijazah palsu kepada oknum dosen dengan harapan bisa lulus kuliah. Hal yang tentu membuat kita semua mengelus dada karena rendahnya moral bangsa di dunia pendidikan.

Kecurangan-kecurangan semacam itulah yang sadar tidak sadar telah menyeret bangsa kita kepada budaya korupsi. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun bukan uang yang jadi sasaran utamanya. Namun korupsi bukan melulu soal uang atau kekuasaan. Fenomena yang terjadi di dunia pendidikan ini juga layak disebut korupsi yang tentunya sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Nah, sebelum membenahi tindak korupsi yang semakin merajalela di negeri ini alangkah baiknya jika sistem pendidikan di Indonesia diubah dari sekularisme-materialistik menjadi relijius-nonmaterialistik dan mengubah cara pandang dari result-oriented ke process-oriented. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dapat tercapai.

Minomartani, 16 April 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: